Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) RI Wilayah Sumut Berikan Berikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Kepada Pemerintah Kab Paluta

Paluta,sumut
infoaktualglobal.com
“Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Wilayah Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2024 di Kantor BPK RI Wilayah Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (23/05/2025).

“Bupati Padang Lawas Utara Reski Basyah Harahap S.STP, M.Si bersama Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Mula Rotua, S.Sos menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2024 dari Ketua BPK RI Wilayah Sumatera Utara Paula Henry Simatupang S.E, M.Si, Ak, CA, CFrA, CPA (Aust), CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP.

BACA JUGA  Sebanyak 46 Orang Mengikuti Orientasi CPNS Formasi 2024 Di RSUD Cideres

Hadir dalam acara tersebur Plt. Inspektur Daerah Kab. Paluta Hendra Hasan Saleh Siregar ST, MM, Kepala BPKPD Bangun Parlaungan SE, MM, Kabid Akuntansi, Kabid Aset, Kabid Pendapatan dan tamu undangan lainnya.

Bupati Padang Lawas Utara Reski Basyah Harahap S.STP, M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan telah memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, hal tersebut menunjukkan bahwa Laporan Keuangan yang disajikan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara telah memenuhi standar akuntansi dan tidak ditemukan kesalahan pengungkapan yang signifikan atau material.

BACA JUGA  Rapat Internal Awal Tahun, Kalapas Fokus Bahas Rencana Kerja Tahun 2025

Bupati memberi apresiasi setinggi – tingginya atas kerja keras Tim Auditor BPK dalam melakukan pemeriksaan yang teliti dan profesional dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Beliau juga mengatakan bahwa opini WTP dari BPK tersebut tentunya merupakan amanah yang akan memotivasi Pemkab Paluta untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola APBD sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Paluta di tengah upaya meningkatkan akuntabilitas, Pemkab Paluta juga harus menyesuaikan regulasi pengelolaan keuangan daerah.

BACA JUGA  Iing Misbahuddin, Anggota DPRD Majalengka Dapil 1 Dorong Pemberdayaan Masyarakat

Bupati juga mengatakan bahwa keberhasilan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara meraih opini WTP dari BPK tersebut juga merupakan buah dari sinergisitas yang baik antara eksekutif dan legislatif.

( ependi harahap )

Related posts
Tutup
Tutup