Info Aktual Global
SUKABUMI – Suasana depan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sukabumi memanas pada Jumat (16/5) siang. Puluhan mahasiswa dan petani yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Petani (AMP) turun ke jalan menuntut keadilan atas dugaan praktik mafia tanah yang menyeret program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Girimukti, Kecamatan Ciemas.
Dengan spanduk dan poster bertuliskan “BPN Harus Bersih dari Mafia Tanah” hingga “Cabut Sertifikat Bodong,” massa menyuarakan enam tuntutan penting, mulai dari pembatalan sertifikat yang diduga palsu hingga proses hukum terhadap oknum yang terlibat.
Koordinator aksi, Diki Agustina, mengungkap adanya indikasi kuat permainan ilegal dalam penerbitan sertifikat tanah. Lima Akta Jual Beli (AJB) lama dari tahun 2009 diduga digunakan secara tidak sah dalam proses sertifikasi PTSL tahun 2019. Lebih parah lagi, penerbitan dilakukan tanpa verifikasi lapangan yang layak.
“Ada lahan milik warga yang tiba-tiba telah bersertifikat atas nama orang lain. Ini jelas-jelas praktik mafia tanah,” tegas Diki dalam orasinya.
AMP juga menyoroti lemahnya pengawasan internal di tubuh BPN yang dianggap membuka celah praktik manipulasi data dan sertifikasi ilegal. Mereka berkomitmen terus mengawal kasus ini, bahkan siap membawa masalah tersebut ke tingkat nasional jika tidak ada tindak lanjut dari pihak berwenang.
Aksi berlangsung damai namun penuh semangat, menandakan kekecewaan yang mendalam dari warga terhadap kinerja BPN. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak ATR/BPN Kabupaten Sukabumi.
(Tarsut/Tim)
